Menyelamatkan Kompas Bangsa: Mengurai Sengkarut di Balik Sensus Ekonomi 2026

Robby Basyir, Ketua PW Hima Persis Jawa Timur: Menyelamatkan Kompas Bangsa, Mengurai Sengkarut di Balik Sensus Ekonomi 2026

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah bergulir di seluruh pelosok tanah air kini memasuki fase krusial. Di balik target besar pemerintah untuk memotret struktur ekonomi nasional pascalonjakan transformasi digital, pelaksanaannya di lapangan justru dihantui berbagai anomali serius. 

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara rancangan teknis di atas kertas dan realitas sosial di masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi merusak validitas data ekonomi Indonesia satu dekade ke depan.

1. kekhawatiran di Akar Rumput dan berkembangnya Disinformasi

Sensus Ekonomi bukanlah sekadar rutinitas birokrasi penyerapan anggaran atau proyek 10 tahunan. 

Data yang dikumpulkan adalah kompas penunjuk arah bagi kebijakan strategis negara, mulai dari investasi, penyaluran subsidi, hingga penyerapan tenaga kerja nasional. 

Sayangnya, di tingkat akar rumput, kompas ini terancam melenceng akibat derasnya arus disinformasi di media sosial yang mengaitkan sensus dengan upaya penarikan pajak baru.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini dipenuhi kepanikan dan resistensi. 

Akibatnya, banyak responden memilih menutup pintu, sengaja mengecilkan omzet usaha, hingga menyembunyikan aset karena takut datanya disetor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

1. Fakta Hukum yang Terabaikan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah memberikan jaminan kerahasiaan mutlak atas data individu responden.
2. Perlindungan Regulasi: Diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/2026, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak masuk dalam daftar instansi yang wajib menyerahkan data individual kepada DJP.
3. Kegagalan Komunikasi: Fakta hukum yang vital ini sayangnya adalah buah dari komunikasi publik yang terlambat dimitigasi dan gagal digaungkan secara masif hingga ke level RT/RW.

2. Tembok Angkuh Korporasi dan Ancaman Manipulasi Lapangan

Resistensi ternyata tidak hanya milik usaha kecil. Di level usaha menengah dan besar, petugas dihadapkan pada birokrasi internal korporasi yang berbelit. 

Banyak perusahaan enggan membuka laporan keuangan aktual atau sekadar memberikan data window dressing (data yang sudah dipercantik) yang secara langsung merusak presisi pemetaan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektoral.

Di sisi lain, tekanan target waktu pengumpulan yang ketat, kelelahan fisik, dan penolakan warga yang berulang kali memicu risiko fatal di internal petugas pencacah. 

Muncul ancaman manipulasi data atau curb-stoning, yaitu praktik di mana petugas mengisi sendiri kuesioner tanpa melakukan wawancara nyata demi mengejar target harian. 

Tanpa audit kualitas sampel secara acak dan hanya mengandalkan verifikasi kuantitas, ledakan data sampah tinggal menunggu waktu.

3. Kohesi Tim dan Krisis Identitas Kelembagaan

Situasi di lapangan semakin diperparah oleh rapuhnya kohesi tim pengumpul data. Ribuan mitra statistik sering kali bekerja sendiri-sendiri dalam kondisi silo. 

Minimnya pemahaman dan pengalaman Pengawas Lapangan (PML) serta Petugas Pencacah Lapangan (PCL) menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran definisi operasional usaha. 

Konflik beban kerja, perbedaan jumlah data cacah, ketimpangan wilayah cacah yang sulit dilalui, hingga keterlambatan pencairan operasional semakin menggerogoti moral dan soliditas tim.

Di saat yang sama, BPS tengah menghadapi krisis identitas kelembagaan di mata publik awam. 

Identitas lembaga statistik ini sering kali kabur, disamakan dengan aparat penegak hukum, petugas pajak, atau dinas pemda penertib izin usaha. 

BPS perlu tampil kuat sebagai lembaga ilmiah yang independen, objektif, dan steril dari kepentingan politik maupun fiskal jangka pendek.

Solusi Taktis: Mengubah Krisis Menjadi Presisi

Masa pendataan belum berakhir, dan mitigasi menyeluruh masih bisa dilakukan sebelum pintu navigasi ekonomi benar-benar tersesat. Enam solusi taktis harus segera dieksekusi oleh BPS dan para pemangku kepentingan:

1. Kampanye Literasi Pajak Secara Agresif: BPS bersama Kementerian Keuangan dan DJP harus merilis pernyataan bersama secara audio-visual di TV nasional dan media digital, menegaskan dengan bahasa rakyat bahwa data sensus 100% kebal pajak dan hanya dipublikasikan dalam bentuk agregat statistik.
2. Audit Lapangan Berlapis: Aktifkan fitur validasi anomali pada aplikasi daring dan lakukan spot-check acak minimal 10% dari total responden oleh tim pengawas independen untuk memberangus praktik manipulasi kuesioner oleh oknum petugas.
3. Penerapan Carrot and Stick bagi Industri: Sederhanakan kuesioner daring bagi korporasi dan beri insentif kemudahan layanan statistik bagi yang kooperatif. Sebaliknya, libatkan asosiasi pengusaha (seperti KADIN dan APINDO) untuk menekan perusahaan pembangkang dengan ancaman sanksi administratif sesuai UU Statistik.
4. Restrukturisasi Koordinasi dan Kohesi Petugas: Wajibkan sesi briefing pagi selama 15 menit antara pengawas dan pencacah untuk membedah kendala harian, menyamakan persepsi definisi usaha, serta memberikan dukungan psikologis bagi petugas lapangan yang mengalami penolakan warga.
5. Rebranding Identitas Visual Petugas: Lengkapi seluruh petugas dengan atribut resmi mencolok, rompi khusus bertuliskan Murni Statistik: Rahasia & Tidak Terkait Pajak, serta surat tugas bermaterai digital dengan kode QR yang dapat diverifikasi secara langsung oleh warga.
6. Pelibatan Tokoh Masyarakat sebagai Bumper Lapangan: Jangan biarkan petugas sensus mengetuk pintu sendirian di daerah rawan penolakan. Libatkan ketua RT/RW atau tokoh adat setempat sebagai pendamping awal untuk memecah kekhawatiran dan membangun rasa percaya masyarakat.

Sensus Ekonomi adalah cerminan diri kekuatan bangsa. Kita tidak bisa merancang Indonesia yang maju dan berdaya saing di atas fondasi tebakan dan asumsi. 

Sensus Ekonomi menjadi momentum untuk merapikan barisan, mengenali potensi yang tersembunyi, dan menyembuhkan sektor-sektor yang rentan. 

Mari kita jaga integritas cermin bangsa ini. Sebab dari data yang jujur dan akurat, lahir keputusan yang adil, kebijakan yang tepat sasaran, dan masa depan kesejahteraan yang bukan sekadar bayangan.

Penulis: Robby Basyir, Ketua PW Hima Persis Jawa Timur